Defisit BPJS Kesehatan Jadi Perhatian Pimpinan Dewan
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Novanto meminta BPJS Kesehatan melakukan sejumlah hal. Mulai dari memperbaiki manajemen, menambah tenaga verifikator, serta pro aktif menarik peserta baru dari kelompon mandiri.
"Jika diperlukan dapat bekerja sama dengan pihak swasta, misalnya dengan pihak supermaket dan swalayan dalam menggaet peserta," sambung dia.
Untuk menutup mismatch, Novanto menyimak secara khusus penjelasan Fachmi terkait dengan pengalaman di negara lain. Apalagi untuk menaikkan iuran peserta mandiri dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat.
Alternatif pemanfaatan adalah mengalokasikan secara khusus hasil cukai rokok. Alternatif ini menjadi perhatian serius Novanto.
Di beberapa negara seperti Thailand dan Filipina anggaran untuk jaminan sosial kesehatan diambil dari dana cukai rokok. Sebab, rokok dapat membahayakan bagi kesehatan, sehingga cukai yang diperoleh dari masyarakat dikembalikan untuk kesehatan rakyat.
"Cukai rokok ini dikenal sebagai sin tax atau "pajak dosa"," urai Fachmi.
Di Thailand pemanfaatan sin tax ini hampir 100 persen untuk biaya pembangunan kesehatan. Di Filipina mencapai hampir 85 persen.
Nah, lanjut Fachmi, di Indonesia, walau sudah mulai ada, namun tidak secara khusus dianggap sebagai sin tax.
Ketua DPR RI, Setya Novanto menerima Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Komplek DPR Senayan Jakarta, Selasa (14/3).
- Yuk, Mampir ke Posko Mudik BPJS Kesehatan di Rest Area 88A, Banyak Fasilitasnya
- Pantau Layanan JKN di RSI Ibnu Sina Bukittinggi, Dirut BPJS Kesehatan Beri Apresiasi
- Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Aplikasi BRImo, Mudah dan Supercepat!
- Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Mukti Sabet Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024
- 7 Orang Jadi Tersangka Korupsi di RSUD Mukomuko, Sebegini Kerugian Negaranya
- Polrestabes Semarang dan BPJS Kesehatan Sosialisasikan JKN jadi Syarat Pengajuan SKCK