Defisit Jangan Ditutupi Dengan Hutang
jpnn.com - Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengaku mendukung penambahan dana untuk pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun. Hanya politisi PDIP ini menyesalkan keputusan pemerintah mengusulkan Nota Keuangan Tambahan sebesar Rp 46,1 triliun tanpa konsultasi terlebih dulu dengan Panitia Anggaran DPR terutama untuk menutup defisit APBN 2009.
"Bahkan saya baru diberitahu semalam (tentang penambahan angka Rp 46,1 triliun. Itu pun hanya melalui SMS dari Menteri keuangan," ujar Emir dalam keterangan kepada wartawan di geung
Menurutnya, pemerintah berencana menutupi defisit anggaran dengan adanya Nota Keuangan Tambahan untuk sektor pendidikan dari hutang. Emir justru mengaku khawatir jika pemerintah harus menutupi defisit anggaran dari hutang.
"Karena masih banyak pos-pos pendapatan yang bisa dimaksimalkan untuk menutup defisit. Dan juga, masih ada pos-pos anggaran yang bisa ditekan. Tetapi janganlah ditutupi dengan hutang lagi. Kesannya, pemerintah menggampangkan masalah ini," ujar Emir.
Terkait anggaran untuk pendidikan, Ketua Kaukus Anggota DPR Untuk Anggaran Pendidikan inimal 20 %, Slamet Effendy Yusuf mendesak agar pemerintah dan panitia Anggaran DPR segera merealisasikan anggaran pendidikan dalam pembahasan RAPBN 2009.
"Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama selaku lembaga pelaksanan pendidikan, kami harapkan segera merealisasikan anggaran 20 persen tersebut untuk peningkatan kualitas pendidikan di segala aspek, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," ujar Slamet.(ara/JPNN)
JAKARTA – Keseriusan Pemerintah untuk mewujudkan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN masih perlu dipertanyakan. Yang dikhawatirkan,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- JDI Pro-Gibran Desak MK Sahkan Keputusan KPU Terkait Pemenang Pilpres 2024
- PEDRO Indonesia Sumbang Rp 200 Juta untuk Anak Yatim Piatu Yayasan Mizan Amanah
- Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, Anak Buah Heru Bilang Tidak Fantastis
- Waka MPR: Kasus Pornografi Anak Harus Segera Ditangani dengan Masif dan Terukur
- PT BMI Ajukan PK ke MA dan Minta Eksekusi Lahan Ditunda
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan