Dekrit Rakyat Minta KPK Terlibat Seleksi Calon Direksi dan Komisaris BUMN
jpnn.com - JAKARTA - Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam proses seleksi terhadap paca calon direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dianggap perlu untuk menutup peluang korupsi di BUMN.
"Kita minta KPK secara proaktif untuk terlibat dalam seleksi direksi-direksi dan komisaris BUMN agar BUMN kita enggak jadi satu trah dari praktek-praktek yang selama ini terjadi, peluang korupsi," kata salah satu perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Chalid Muhammad di KPK, Jakarta, Senin (3/11).
Menurut Chalid, kalau BUMN sehat maka akan maemberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kaenanya, sambung Chalid, KPK memberi respon positif atas permintaan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia itu.
"KPK mengatakan berdasarkan undang-undang yang ada mereka menargetkan siapapun pejabat publik yang potensial menyalahgunakan kekuasaannya akan ditindaklanjuti," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan, direksi BUMN juga harus diperiksa latar belakangnya seperti yang dilakukan terhadap para calon menteri. "Seyogyanya seluruh pejabat eselon I juga mengalami background check seperti menterinya, termasuk seluruh direksi BUMN," kata Adnan.(gil/jpnn)
JAKARTA - Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam proses seleksi terhadap paca calon direksi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PLN Indonesia Power Siapkan Kebutuhan Listrik Masa Depan
- Konsisten Terapkan Budaya K3, Pertamina Boyong 6 Penghargaan Bergengsi dari WISCA
- Bea Cukai Tanjung Perak Musnahkan 108,1 Ton Tepung yang Tidak Lolos Syarat Impor
- Nusantara Regas Raih WSO Indonesia-Pakistan Safety Culture Award 2024
- Aspakrindo - ABI Kolaborasi Membangun Pemahaman Kripto di Indonesia
- Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, Jadi Sebegini Per Gram