Demi Proses Hukum, Novanto Sebaiknya Dicopot dari DPR

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sudah selayaknya mantan Ketua DPR Setya Novanto mendapat sanksi tegas dari partainya, bukan malah diberikan jabatan baru sebagai ketua fraksi. Bahkan bekas bendahara umum Golkar itu dinilai selayaknya dipecat dari DPR RI.

Menurut Koordinator Divisi Hukum Politik ICW Donal Fariz, selama memimpin DPR, Novanto sudah dua kali melakukan pelanggaran etik. Hal ini kemungkinan akan terulang jika dia tetap mendapat posisi praktis.

"Sudah sepatutnya Partai Golkar melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada yang bersangkutan," ujarnya di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Selasa (22/12).

Donald menjelaskan, sanksi berupa PAW merupakan cara terbaik agar dapat meredam penyalahgunaan kewenangan yang beberapa kali dilakukan Novanto. Di samping itu, sanksi juga akan mempermudah aparat Kejaksaan Agung untuk memanggil Novanto terkait permufakatan jahat untuk meminta saham Freeport Indonesia yang sedang ditangani.

"Sanksi PAW untuk Novanto agar menghindari intervensi dan gangguan dalam proses hukum," tandas Donal. (wah)