Demi WTP, Anies-Sandi Bentuk Task Force Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Sudah empat tahun berturut-turut Pemprov DKI Jakarta gagal meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Artinya sejak Presiden Joko Widodo masih duduk di kursi gubernur.
Ini membuat rezim Anies Baswedan-Sandiaga Uno seperti terobsesi mengejar predikat tersebut. Mereka merencanakan banyak perubahan besar demi mewujudkannya.
Mulai dari percepatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK, inventarisasi aset, pengembangan, dan integrasi seluruh subsistem penerimaan dengan sistem informasi keuangan, hingga peningkatan pengendalian melalui penguatan peran inspektorat.
"Harapan kami bisa meraih WTP. Saat ini road map-nya sedang dibuat dan tim task force khusus yang menggabungkan seluruh kepentingan maupun sektor yang akan memastikan kita bisa mencapai predikat WTP atas laporan keuangan tahun 2017," kata Sandi, Selasa (7/11).
Sandi menuturkan, dirinya telah menginstruksikan seluruh SKPD dan UKPD untuk serius dan sungguh-sungguh melaksanakan tahapan rencana aksi. Sehingga, kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan.
"Kuncinya sense of ownership. Jadi, karena ini dikonsolidasikan, maka semua harus memiliki rasa tanggung jawab menyelesaikan ini," ujar Sandi.
Menurut dia, dirinya akan mengawasi langsung rencana aksi ini selama "Road to WTP" lima bulan ke depan.
"Pemprov DKI akan menerapkan pola yang sangat terbuka, transparan, dan melibatkan semua pihak," pungkas Sandi. (zul/jpnn)
Gagal meraih WTP sejak era Jokowi, membuat rezim Anies-Sandi terobsesi meraih predikat tersebut dari BPK
Redaktur & Reporter : Adil
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- IAW Dorong BPK Audit Investigatif Penggabungan Mahram Haji di Jabar, Ini Masalahnya
- Dirja Pastikan KPU DKI Telah Kembalikan Sisa Hibah Rp 448 Miliar kepada Pemprov
- Pemprov DKI Jakarta Buka Rekrutmen 1.652 Petugas PPSU
- Program Si Iklas Besutan Sandiaga Uno Hadirkan Pelatihan Kedua, Diikuti 50 Peserta
- Perkuat Sinergisitas, Panglima TNI Terima Kunjungan Ketua BPK RI