MPR Raih Predikat WTP Lagi, BPK Puji Ma'ruf Cahyono
Politik Selasa, 11 Agustus 2020 – 21:01 WIB
MPR kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
MPR kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengancam akan memidanakan kapolda dan seluruh jajaran bila melakukan hal ini.
Pimpinan BPK RI yang juga Auditor III Achsanul Qosasi memuji laporan dan pengelolaan uang negara di Dewan Perwakilan…
Anggpta BPK mengingatkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati terkait rencana pemberian bansos untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5…
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun…
FSGI mengkhawatirkan besarnya dana Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud berpotensi diselewengkan.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan tahun…
Penantian kurang lebih 10 tahun Kemenpora RI untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI akhirnya…
Untuk Kemenpora sendiri, WTP kali ini merupakan perjuangan panjang selama sepuluh tahun.
Belakangan ini biaya operasional Athan mulai ramai diperbincangkan setelah temuan BPK terkait aliran dana pengelolaan kas Kementerian Pertahanan…
Empat tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akutansi…
Presiden Joko Widodo meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memantau setiap penggunaan uang untuk menanggulangi Covid-19
BPK Provinsi DKI Jakarta menemukan potensi kerugian negara akibat program andalan Gubernur Anies Baswedan
Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu mempertanyakan kinerja tiga kementerian. Pasalnya, banyak temuan yang didapat oleh BPK yang berpotensi…
BPK pun sudah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam LKPP 2019 meski pemerintah dapat opini WTP.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pengadaan utang pemerintah pada 2019 melebihi kebutuhan pembiayaan
BPK memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah terhadap LKPP audited 2019 terkait pertumbuhan ekonomi.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengeculian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019.
Kedatangan KSAL mendapat sambutan langsung dari Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) I/Anggota I BPK RI, Dr. Hendra Susanto.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi angkat suara menyikapi pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick…
Tantangan BPK untuk memastikan penggunaan APBN oleh pemerintah sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi
