Demo Buruh Akibat Kenaikan BBM, Pertanda Alarm Pergantian Kekuasaan?

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai penolakan kenaikan BBM menjadi alarm pergantian kekuasaan yang harus diwaspadai Presiden Joko Widodo.

Sebab, masyarakat menganggap pemerintah sama sekali tidak prorakyat.

Artinya, solusi yang semestinya pemerintah ambil tidak menjadi pilihan, seperti realokasi anggaran infrastruktur IKN, PMN kereta api cepat, dan lain-lain yang hanya menguntungkan para oligarki.

"Apalagi statement kenaikan harga itu dianggap sebagai insentif buat produsen. Ini menjadi blunder," ujar Achmad, Rabu (7/9).

Menurut Achmad, BSU yang rencananya disalurkan kepada 16 juta jiwa tidak menyelesaikan masalah kenaikan BBM.

Pada kenyataannya data tahun berjalan yang tercatat hanya 14,64 juta jiwa, sementara orang-orang miskin baru yang akan muncul dari masyarakat kelas menengah yang menjadi masyarakat miskin baru tidak diantisipasi.

"Kenaikan BBM merupakan kebijakan yang tidak akan pernah didukung oleh mayoritas masyarakat, bahkan membuat pemerintahan saat ini berpotensi ditinggal karena dianggap tidak prorakyat," kata Achmad.

Selain itu, setiap masalah yang berkaitan dengan anggaran, rakyat selalu dijadikan sasaran.