Demokrasi Jangan Sekadar Sirkulasi Kekuasaan

Demokrasi Jangan Sekadar Sirkulasi Kekuasaan
Direktur NCBI Wempi Hadir (kedua kiri) bersama para narasumber pada Pertemuan Kebangsaan NCBI bertajuk “Mengawal Demokrasi: Menolak Politik SARA, Merawat Kebinekaan," di Jakarta, Sabtu (27/1). Foto: Dok. NCBI

Menolak Politik SARA

Pada kesempatan itu, Wempi juga menilai penggunaan politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan cara-cara yang dilakukan oleh orang yang kalah sebelum pertarungan. Mereka sangat sadar bahwa mereka tidak memiliki kapasitas equivalent terhadap competitor sehingga salah satu jalan untuk menggerus dukungan lawan adalah menggunakan politik SARA.

Menurut Wempi, politik SARA digunakan oleh mereka yang tidak memiliki modal lain untuk memenangkan kontestasi yang fair. Cara-cara seperti ini tentu bertentangan dengan sifat dari politik inklusif. Politik itu bukan untuk mengakomodasi satu kelompok atau golongan semata.

“Politik adalah untuk menjaga kepentingan semua pihak tanpa ada diskrimanasi SARA,” kata Wempi yang juga mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini.

Di Indonesia sendiri politik SARA tidak jarang terjadi, apalagi setelah reformasi 1998 dengan berbagai kebebasan pers dan menyatakan pendapat, seolah menjadi jalan dan jembatan bagi politik SARA untuk melakukan aksinya. Akhirnya terjadi polarisasi dalam masyarakat.

Hal ini, kata dia, tentu sangat berbahaya bagi kohesitas kita sebuah bangsa yang berbhineka. Politik SARA hanya akan membawa dampak negatif bagi kemajuan sebuah bangsa. Pasalnya, kita selalu terjebak dalam pembelahan politik, selalu mempermasalahkan perbedaan. Padahal perbedaan adalah kekuatan bagi bangsa ini. Namun kekuatan ini selalu diobok-obok oleh mereka yang ingin meraih kekuasaan dengan kemampuan yang pas-pasan.

“Oleh karena itu, mestinya dalam kontestasi yang bermartabat, yang perlu ditonjolkan adalah konsepsi dari setiap calon kepala daerah untuk membangun daerah sehingga terwujud cita-cita nasional kita dalam berbangsa dan benegara seperti yang tertuang dalam UUD 1945 yakni mewujudkan Indonesia adil dan makmur,” katanya.

Wempi berharap dalam pemilihan kepala daerah mestinya mengedepankan bagaimana membangun masyarakat yang beragam suku, agama, ras dan antargolongan ini dapat bersatu membangun daerahnya. Politik yang mendepankan SARA mengindikasikan miskinya gagasan serta membawa dampak negatif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Wempi berharap dalam Pilkada mestinya mengedepankan bagaimana masyarakat yang beragam SARA ini dapat bersatu membangun daerahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News