Demokrasi Jangan Sekadar Sirkulasi Kekuasaan

Menolak Politik SARA
Pada kesempatan itu, Wempi juga menilai penggunaan politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan cara-cara yang dilakukan oleh orang yang kalah sebelum pertarungan. Mereka sangat sadar bahwa mereka tidak memiliki kapasitas equivalent terhadap competitor sehingga salah satu jalan untuk menggerus dukungan lawan adalah menggunakan politik SARA.
Menurut Wempi, politik SARA digunakan oleh mereka yang tidak memiliki modal lain untuk memenangkan kontestasi yang fair. Cara-cara seperti ini tentu bertentangan dengan sifat dari politik inklusif. Politik itu bukan untuk mengakomodasi satu kelompok atau golongan semata.
“Politik adalah untuk menjaga kepentingan semua pihak tanpa ada diskrimanasi SARA,” kata Wempi yang juga mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini.
Di Indonesia sendiri politik SARA tidak jarang terjadi, apalagi setelah reformasi 1998 dengan berbagai kebebasan pers dan menyatakan pendapat, seolah menjadi jalan dan jembatan bagi politik SARA untuk melakukan aksinya. Akhirnya terjadi polarisasi dalam masyarakat.
Hal ini, kata dia, tentu sangat berbahaya bagi kohesitas kita sebuah bangsa yang berbhineka. Politik SARA hanya akan membawa dampak negatif bagi kemajuan sebuah bangsa. Pasalnya, kita selalu terjebak dalam pembelahan politik, selalu mempermasalahkan perbedaan. Padahal perbedaan adalah kekuatan bagi bangsa ini. Namun kekuatan ini selalu diobok-obok oleh mereka yang ingin meraih kekuasaan dengan kemampuan yang pas-pasan.
“Oleh karena itu, mestinya dalam kontestasi yang bermartabat, yang perlu ditonjolkan adalah konsepsi dari setiap calon kepala daerah untuk membangun daerah sehingga terwujud cita-cita nasional kita dalam berbangsa dan benegara seperti yang tertuang dalam UUD 1945 yakni mewujudkan Indonesia adil dan makmur,” katanya.
Wempi berharap dalam pemilihan kepala daerah mestinya mengedepankan bagaimana membangun masyarakat yang beragam suku, agama, ras dan antargolongan ini dapat bersatu membangun daerahnya. Politik yang mendepankan SARA mengindikasikan miskinya gagasan serta membawa dampak negatif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Wempi berharap dalam Pilkada mestinya mengedepankan bagaimana masyarakat yang beragam SARA ini dapat bersatu membangun daerahnya.
- Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Demokrasi dan Hukum
- Forum Purnawirawan TNI Usul Copot Wapres Gibran bin Jokowi, Pengamat: Ekspresi di Negara Demokrasi
- Jokowi Tempuh Jalur Hukum Perihal Tudingan Berijazah Palsu, Pengamat Politik Boni Hargens: Ini Pelajaran Berdemokrasi
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Pengamat BRIN: Wapres Gibran Berperan untuk Perkuat Demokrasi Sipil
- Pengamat Politik IPI: Gibran Berperan Penting Merawat Demokrasi Sipil