Demokrat Berusaha Rangkul Koordinator Kontras
Kamis, 17 Juni 2010 – 07:02 WIB

Demokrat Berusaha Rangkul Koordinator Kontras
JAKARTA - Partai Demokrat berusaha merangkul semua pihak dalam kepengurusan periode 2010-2015. Tidak hanya kalangan pengusaha, kalangan aktivis HAM juga dirangkul. Di antara nama yang paling diincar adalah Koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan) Usman Hamid. Informasi yang dihimpun koran ini, pengganti almarhum Munir itu telah disiapi posisi khusus sebagai ketua departemen hukum dan HAM.
Namun, hingga tadi malam Usman belum memberikan kepastian bersedia bergabung ke dalam struktur Partai Demokrat atau tidak. "Saya perlu mendengar masukan dan pandangan teman-teman dulu," kata Usman saat dihubungi tadi malam (16/6). Saat itu Usman dan sejumlah rekannya sesama aktivis memang sedang berkumpul. Namun, dia enggan membeberkan siapa saja yang hadir, termasuk tempat pertemuan. "Nanti saja, hubungi saya lagi. Paling tidak, besok pagi (pagi ini, Red) sudah ada keputusan pasti," imbuhnya.
Baca Juga:
Hingga tadi malam, saat finalisasi terakhir, kesediaan Usman masih ditunggu formatur Partai Demokrat. Pagi ini, rencananya, kepengurusan lengkap diumumkan ke publik.
Usman sempat mengungkapkan bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sendirilah yang menyampaikan ajakan masuk ke dalam kepengurusan. "Saya hormati tawaran ini," imbuhnya.
Baca Juga:
Di Kontras, saat ini Usman mengaku menjalani cuti dua minggu. Di Kontras, secara normatif, dia seharusnya segera mengakhiri masa tugas pada Juni ini. "Alasan cuti saya bukan karena apa-apa, hanya alasan keluarga. Saya ingin konsentasi untuk istri yang sedang hamil," ujarnya.
JAKARTA - Partai Demokrat berusaha merangkul semua pihak dalam kepengurusan periode 2010-2015. Tidak hanya kalangan pengusaha, kalangan aktivis HAM
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026