Demokrat Ingin SBY Tinjau Ulang Koalisi
Jumat, 25 Februari 2011 – 06:18 WIB

Demokrat Ingin SBY Tinjau Ulang Koalisi
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan koalisi antara partai politik sangat dibutuhkan agar pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Selain itu, kestabilan politik juga bisa berjalan dengan baik. Dia bahkan meminta presiden untuk menyikapi perbedaan yang kerap tampak pada partai-partai koalisi pemerintah. “Barangkali sudah waktunya bagi presiden untuk merumuskan sebagian kesimpulan (terkait koalisi). Ini ditunggu oleh kita semua. Rakyat juga menunggu yang jelas-jelas,” tegas Anas.
“Kita membutuhkan koalisi sejati dan berakhlak. Akhlak koalisi itu memegang komitmen sampai akhir,” ujar Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam acara "Round Table Discussions" Pokja Ekuin dan Kesra Partai Demokrat di Jakarta. Peryataan Anas ini sepertinya diarahkan kepada Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini selalu berseberangan dengan partai koalisi. Terakhir adalah masalah hak angker mafia pajak, dimana dua partai koalisi ini sikapnya lebih memilih berseberangan dengan Demokrat.
Baca Juga:
Dia mengatakan koalisi itu dibutuhkan untuk saling bekerja sama antara partai pendukung pemerintah, dan bukan untuk kepentingan berbeda. “Hal paling utama dalam koalisi itu diutamakan kerjasama, bukan pentingkan masing-masing pihak atau lebih hobi berbeda-beda,” ujar Anas.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan koalisi antara partai politik sangat dibutuhkan agar pembangunan ekonomi bisa berjalan
BERITA TERKAIT
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN