Demokrat Tak Ingin Pilpres 2019 Hanya Diisi Capres Tunggal

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) tidak menginginkan adanya calon presiden (capres) tunggal di pemilihan presiden (Pilpres 2019). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PD Hinca Panjaitan mengatakan, pertandingan hanya ada bila lawannya juga ada.
“Kalau main sepak bola, ya yang satu bisa menendang bola juga. Tetapi, kalau kotak kosong (calon tunggal) ya tidak bisa menendang bola,” kata Hinca di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7).
Dia menjelaskan, sebenarnya ada pelajaran yang harus dipetik dari kemenangan kotak kosong di pemilihan Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) saat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 beberapa waktu lalu.
"Itu bisa menjadi pesan moral buat anak bangsa untuk hati-hati dengan kotak kosong. Mungkin orang tak percaya dengan kotak kosong menang di Makassar, tetapi faktanya menang,” jelasnya.
Dia mengatakan, masing-masing partai punya cara dan mekanisme dalam menentukan capres dan cawapres. Hinca menjelaskan, di internal PD semua ditentukan oleh Majelis Tinggi.
Tiga hari lalu, kata Hinca, Majelis Tinggi menggelar rapat pertama. Dua hari kemudian, mengundang seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD se-Indonesia untuk membicarakan pilpres.
Hinca melanjutkan, 23 Juli nanti akan meminta semua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia mengambil posisi dan mendapatkan gambaran.
“Jadi, kira-kira seperti survei internal dari bawah baru kami akan umumkan. Sehingga kemungkinan pasangan calon yang kami diskusikan baru akan muncul saat-saat injury time,” katanya.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD), partainya tidak menginginkan adanya calon presiden (capres) tunggal di Pilpres 2019.
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- May Day, Legislator Muda Demokrat Harap Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan
- Perkuat Diplomasi Kebangsaan RI Hadapi Geo-Ekonomi, Ibas Mendorong Kolaborasi ASEAN Plus
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital