Demokrat Tawari Sultan Jabatan Gubernur Sepanjang Hayat
Fraksi Lain Tetap Usulkan Penetapan
Selasa, 14 Desember 2010 – 02:02 WIB
“Aturan suksesi Kasultanan dan Pakualaman sekaligus kepemimpinan DIJ secara jelas masuk dalam RUUK DIJ untuk menghindari kemelut bila salah satu pimpinan DIJ berhalangan tetap,” ujarnya.
Sedangkan FPKS melalui juru bicaranya, Ahmad Sumiyanto, tak banyak menyampaikan pendapat. Fraksi ini secara lugas mengusulkan agar pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ dilakukan dengan menetapkan HB X dan PA IX.
FPDIP yang mendapatkan giliran pertama bicara lewat juru bicaranya Totok Hedi Santosa, menilai masalah keistimewaan dengan penetapan merupakan persoalan harga diri rakyat Jogja. Karena itu, Totok mengajak semua fraksi mewujudkan aspirasi usulan penetapan Sultan dan Paku Alam.
Ketua FPG Ranny W Rumintarto minta agar hasil paripurna penetapan dewan itu diteruskan ke pemerintah pusat, DPR dan DPD RI. Menurut dia, esensi keistimewaan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat dan terjaminnya keutuhan NKRI.
JOGJA - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Provinsi Daerah IStimewa Yogyakarta (DIY) tampil beda saat menyampaikan sikap politik terkait polemik suksesi
BERITA TERKAIT
- Begini Respons Risma soal Namanya Dikantongi PDIP untuk Pilkada Jakarta
- Sudaryono Mulai Merangkak ke Posisi Atas di Survei Pilgub Jateng
- Gorengan PDI Perjuangan Mantap, Sudaryono Colek Bambang Pacul
- PPK Harus Konsisten dengan Sumpah
- ASN Punya Hak Politik, tetapi Wajib Bersikap Netral
- Eks Pelatih Timnas AMIN Dapat Restu Gerindra Maju di Pilgub Sulteng, Begini Analisis Pengamat