Desak Dana Kompensasi BBM Sasar Petani dan Nelayan

JAKARTA--Sejumlah anggota Komisi IV DPR RI mendesak agar dana kompensasi kenaikkan harga BBM diarahkan untuk kegiatan ketahanan pangan dan swasembada. Mereka menyatakan tidak setuju bila dana kompensasi itu diplotkan untuk menaikkan jatah raskin.

"Pemerintah harus ingat kalau basis kemiskinan ada di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Itu sebabnya, dana kompensasi kenaikan BBM harus diprioritaskan ke tiga sektor itu agar petani dan nelayan bisa tertolong kehidupannya," kata Teti Kadi, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar saat rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo, di Senayan, Senin (3/6).

Siswono Yudho Husodo, anggota Komisi IV DPR, mengatakan, jika pemerintah hanya mengutamakan peningkatan beras raskin, akan ada raskin ke-15 dan ke-16. Hal itu akan menambah daftar penerima beras raskin yang sebenarnya tidak berhak.

"Jika dana kompensasi diplotkan untuk pembangunan infrastruktur maupun pengadaan bibit pertanian, perikanan, kelautan maka petani dan nelayan kita akan sangat terbantu. Selain itu ketahanan pangan kita akan terjaga," terang politisi Golkar ini.