Desak Polri Tindak Kampanye Hitam untuk Tunjukkan Netralitas

jpnn.com - JAKARTA - Kubu pasangan calon presiden calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengharapkan Polri bisa benar-benar netral dalam pemilu presiden (pilpres) nanti. Menurut kubu duet capres yang diusung PDIP, NasDem, PKB dan Hanura itu, netralitas Polri mestinya juga bisa ditunjukkan dengan bertindak tegas terhadap pelaku kampanye hitam.  

Hal itu disampaikan politisi PDIP, Trimedya Panjaitan yang juga dipercaya duduk di Ketua Tim Advokasi Jokowi di Jakarta, Kamis (5/6), menanggapi maraknya kampanye hitam. Trimedya mengatakan, hingga saat ini sudah ada 25 kampanye hitam terhadap Jokowi. Bentuknya pun beragam, mulai pemalsuan tanda tangan Jokowi, iklan kematian Jokowi, hingga menyebut Jokowi bukan muslim.

Sebelumnya Trimedya sudah melapor ke Bareskrim Polri terkait pemalsuan surat dan tanda tangan yang seolah-olah menempatkan Jokowi terlibat dugaan korupsi proyek Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI. “Saya minta Kapolri harus responsif menindaklanjuti laporan kampanye hitam. Kami juga sudah sampaikan langsung ke Kabareskrim Polri Suhardi Alius. Kalau tidak ditindaklanjuti maka hal itu akan menjadi potensi konflik," kata Trimedya.

Mantan Ketua Komisi Hukum DPR itu menambahkan, pihaknya akan kembali mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan  penyebaran Tabloid Obor Rakyat yang isinya fitnah terhadap Jokowi. Trimedya menegaskan, kampanye hitam terhadap Jokowi melalui Tabloid Obor sama dahsyatnya dengan pemalsuan tanda tangan dalam surat palsu yang seolah-olah Jokowi minta penundaan pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus Transjakarta.

Trimedya memaparkan, fiitnah terhadap Jokowi melalui Tabloid Obor Rakyat itu antara lain menyebut mantan Wali Kota Solo bukan muslim. Trimedya menganggap kampanye hitam itu berlangsung sistematis karena Obor Rakyat disebar di kantong-kantong muslim dan kalangan santri.

Menurut Trimedya, dari investigasi yang dilakukan timnya menunjukkan sudah ada tiga edisi Tabloid Obor Rakyat yang memfitnah Jokowi. “Sekali terbit dicetak sejuta eksemplar,” ucapnya.

Tak hanya itu, kata Trimedya, alamat kantor maupun susunan redaksi di Tabloid Obor Rakyat juga fiktif. “Infonya dari teman-teman wartawan juga, ternyata alamat redaksi yang tertera tidak ada,” pungkasnya.

Sebelumnya Trimedya sudah melaporkan kader Partai Gerindra, Edgar Jonathan S yang diduga menyebarkan surat palsu tentang permintaan Jokowi agar tidak diperiksa Kejaksaan Agung. Trimedya melaporkan Edgar dengan berbagai delik, termasuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik.(ara/jpnn)