Desentralisasi Fiskal Tak Mampu Perbaiki Ekonomi Daerah

JAKARTA - Desentralisasi fiskal lewat transfer ke daerah dipandang tidak mampu meningkatkan ekonomi daerah. Alhasil, ketimpangan pembangunan ekonomi di kawasan barat, timur dan tengah Indonesia masih terjadi. Sementara pusat ekonomi masih seputar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

"Kalau dihat, sejak 2008, kebijakan fiskal sudah berpihak ke daerah-daerah. Ini dilihat dari alokasi transfer ke daerah yang bertambah tiap tahunnya. Sayangnya, ini tidak diikuti dengan pembangunan ekonomi," kata Hamid Paddu, pakar otonomi daerah, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (3/1).

Tidak bergeraknya ekonomi daerah, menurut pengamat dari Universitas Hasanudin itu, karena dilihat dari porsi pembiayaan yang tergerus oleh aparatur. Sehingga akhirnya, plafon anggaran untuk infrastruktur pun menjadi sedikit.

"Data menunjukkan, 90 persen DAU habis untuk bayar aparatur, sementara 5-10 persen untuk infrastruktur. Kalau sudah begitu, bagaimana bisa investasi masuk," tuturnya.