Dewan Adat Papua Curigai Pusat Punya Agenda Terselubung

   

DAP bersama sejumlah tokoh tersebut menilai kegiatan seperti itu hanyalah wadah untuk bertukar pandangan terkait kondisi di Papua.  Sehingga tidak bisa disebut sebuah dialog terbuka Jakarta-Papua. Sebaliknya,  dari topik tersebut, para tokoh Papua mencurigai ada  agenda terselubung sedang dimainkan Kemenpolhukam.

 

Barnabas menegaskan, pihaknya tidak menginginkan dialog yang tidak melibatkan semua komponen orang Papua. Menurutnya, bila pemerintah  pusat menggelar dialog harus mengundang semua perwakilan 257 suku dan komponen perjuangan lainnya.

 

Selain itu, para tokoh pro pergerakan Papua ini juga menolak hadir  karena undangan terlambat diterima.  Parahnya lagi, undangan tersebut  salah alamat karena bukan tertulis DAP. Tetapi tertulis ditujukan kepada Ketua LMA Provinsi Papua Barat.

 

Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy yang juga menolak  menghadiri kegiatan itu menyayangkan cara yang dibangun Menkopolhukam  untuk  mencari akar permasalahan pembangunan di Papua. “Kalau model   seperti itu, pasti akan membelokkan inti dari keinginan yang selama ini diharapkan orang Papua, “sebut Warinussy.