Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden, Demokrat Ingatkan Potensi Abuse Of Power
Selasa, 17 September 2019 – 15:47 WIB
“Pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat mendukung revisi UU KPK dengan catatan tidak ada unsur pelemahan terhadap upaya pemberantas korupsi dan pelemahan terhadap KPK,” ujar Erma.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) itu sekali lagi mengingatkan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan terukur, proper dan baik sehingga tujuan tercapainya penyempurnaan dan penguatan KPK akan mendukung kinerja penegakan hukum. “Sehingga pemberantasan korupsi dapat dicapai di negeri ini,” kata Erma. (boy/jpnn)
Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyampaikan catatan atas Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Andi Arief: Belum Ada Bukti PSI dan Gelora Curang
- Reaksi AHY Ditanya soal KSP Moeldoko Tak Hadiri Pelantikannya di Istana, Waduh
- Saling Sepak
- Real Count KPU: Ini Perbandingan Suara PDIP dan PSI di Sumut
- Kampanye di Trenggalek, Ibas: Partai Demokrat Siap Kawal Indonesia Maju dan Sejahtera
- Kampanye di Ngawi, Ibas Janji Siap Mengawal Program Prorakyat Terus Dilanjutkan