Dewan Respon Aksi Eks Kombatan GAM
Rabu, 09 September 2009 – 04:52 WIB

Dewan Respon Aksi Eks Kombatan GAM
LHOKSEUMAWE -- Aksi unjuk rasa yang digelar seratusan mantan kombatan GAM asal Kota Lhokseumawe dengan mendatangi Badan Kesbang Pol dan Linmas Pemko Lhokseumawe, di kawasan Pasar Inpres, Kecamatan Banda Sakti, dua hari lalu, mendapat respon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Lhokseumawe. Para wakil rakyat di sana mengaku sangat kecewa terhadap kebijakan pemerintah setempat dalam penyaluran bantuan pemberdayaan ekonomi kepada mantan kombatan GAM, yang telah memicu masalah.
Ketua DPRK Lhokseumawe, TA. Khalid mengatakan, mestinya bantuan itu untuk menyelesaikan masalah, bukan malah berdampak pada munculnya penilaian tidak adil dan terkesan seperti anak tiri dan anak kandung. "Harapan kita ploting anggaran tersebut untuk menyelesaikan masalah dikalangan masyarakat dan bukan menimbulkan masalah,” TA. Khalid kepada JPNN.
Baca Juga:
Dia meminta kepada pengelolan anggaran agar lebih arif dan bijaksana. Kalau memang dana bantuan yang disalurkan ada perbedaan, mestinya diberitahukan dan diinformasikan kepada penerimannya agar tidak menimbulkan masalah baru.
Sebut TA Khalid, kalau ada perbedaan dalam pembagian bantuan harus dapat diselesaikan jangan karena ada perbedaan angka atau jumlah besarnya bantuan yang diberikan bisa menjadikan pemicu timbulnya konflik sesama masyarakat. Seperti diberitakan, aksi para mantan kombatan GAM dilakukan karena bantuan pemberdayaan ekonomi yang diterima berbeda-beda antarmasing-masing personal. Menurut mereka, ada yang menerima dalam jumlah banyak, sementara ada yang lain menerima dalam jumlah sedikit. (arm,sam/JPNN)
LHOKSEUMAWE -- Aksi unjuk rasa yang digelar seratusan mantan kombatan GAM asal Kota Lhokseumawe dengan mendatangi Badan Kesbang Pol dan Linmas Pemko
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Ini Wilayahnya
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Database BKN Ada yang Tak Bisa Jadi PPPK, Bantuan Rp 3 Juta Mengucur, Ini yang Terjadi
- Prof Nuh: Kepemimpinan Khofifah Sukses Mengatasi Kemiskinan
- 3 Kategori Honorer Tertutup Peluang jadi PPPK Paruh Waktu, Kena PHK
- Gema Waisak Pindapata Nasional 2025 Sukses Digelar, Menag Hingga Pramono Turut Hadir