Dialog Harus Diutamakan untuk Mengatasi Konflik

Dialog Harus Diutamakan untuk Mengatasi Konflik
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan orasi politik saat Milad Akbar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ke-54 di Jogjakarta, Rabu (14/3) malam. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan dialog dan musyawarah harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan. Cara-cara demonstrasi yang membabi buta dan kekerasan tidak boleh lagi dilakukan untuk menyelesaikan masalah.

“Kendati kebebasan dijamin oleh konstitusi, tetapi tidak boleh kebebasan itu bertentangan dengan hukum. Dahulukan cara dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kalau tidak bisa juga, biarkan hukum menjadi jalan terakhir. Disitulah sejatinya kehidupan demokrasi yang berkeadaban,” tutur Bamsoet saat orasi politik di Milad Akbar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ke-54 di Jogjakarta, Rabu (14/3) malam.

Hadir dalam acara ini Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gunawan Budiyanto serta perwakilan IMM dari sejumlah wilayah di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Bamsoet mengingatkan agar semua pihak mewaspadai munculnya paham dan ajaran yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Semisal, munculnya ideologi khilafah atau ancaman bangkitnya kembali ideologi komunisme. Negara Pancasila adalah bentuk ideal dan sudah final bagi bangsa Indonesia.

“Jika taruhannya adalah ideologi Pancasila, tegaknya NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa, maka tidak boleh ada keraguan sedikitpun untuk menyatakan sikap dengan tegas. Ideologi Pancasila harga mati. Karena itu harus kita jaga dan kita pertahankan, walaupun dengan pengorbanan jiwa dan raga,” tegas Bamsoet.

Politikus Partai Golkar ini juga mengungkap terjadinya polarisasi dan fragmentasi di masyarakat sebagai dampak dari pertarungan dalam Pilkada. Munculnya politik identitas dengan menggunakan isu SARA dapat mengancam keutuhan bangsa.

“Pembangunan tidak boleh dibebani oleh masalah-masalah politik serta isu SARA yang tidak produktif. Apalagi, sampai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Politik jaman now harus jauh dari penggunaan isu-isu SARA yang jelas hanya akan memecah belah persatuan bangsa,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga mengajak semua pihak untuk berjuang bersama mengatasi kesenjangan sosial yang masih terjadi di masyarakat. Pemerintah sudah bekerja keras menurunkan angka gini ratio dari 0,41 menjadi 0,38. Tetapi, kesenjangan sosial dan ekonomi masih tetap ada di masyarakat.

Pembangunan tidak boleh dibebani oleh masalah-masalah politik serta isu SARA yang tidak produktif, apalagi sampai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News