Dibuka Empat Posko Pengaduan THR
Senin, 22 Agustus 2011 – 11:57 WIB
MALANG-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Malang menambah waktu inspeksi mendadak (sidak) realisasi Tunjangan Hari Raya (THR). Disnakertrans akan memantau realisasi THR ke pabrik-pabrik sampai H-7 lebaran. Bila sebelumnya target pemantauan adalah 150 perusahaan, kini Disnaker menargetkan 200 perusahaan. Menurut Djaka bahwa sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003, THR diberikan kepada karyawan yang telah bekerja maksimal satu tahun pada perusahaan swasta. Besaran THR minimal satu kali gaji karyawan dan dilakukan seminggu sebelum hari raya. “Dinas Tenaga Kerja sudah mulai turun pada Senin tanggal 8 Agustus, kita libatkan seluruh staff,” katanya.
Hal tersebut ditegaskan oleh Djaka Ritamtama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Malang kepada Malang Post, kemarin. Menurut Djaka, sampai saat ini target 150 perusahaan sudah tercapai sepenuhnya. Pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran realisasi THR.”Sampai sekarang sudah 150 lebih perusahaan tidak ada masalah tapi pemantauan akan terus dilaksanakan sampai selesai lebaran,” tegas Djaka sapaan akrabnya.
Baca Juga:
Sampai H-7 lebaran, kata dia, diperkirakan akan ada penambahan sasaran pantau sampai 50 perusahaan. Hal itu lebih sedikit ketimbang H+7 lebaran lantaran frekuensinya sudah menurun. Kendati demikian, pelanggaran yang ditemukan tetap akan ditindak sesuai dengan Undang-undang.”Nanti sampai H-7 ya sekitar 200 pabrik karena frekuensi pemantauan berkurang setelah H-7,” jelasnya.
Baca Juga:
MALANG-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Malang menambah waktu inspeksi mendadak (sidak) realisasi Tunjangan Hari Raya (THR).
BERITA TERKAIT
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun