Dipo Alam: Habib Rizieq Saja Bisa Sabar, Cuma Sampai Kapan?

jpnn.com, JAKARTA - Mantan sekretaris kabinet di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam, mengkritisi iklim demokrasi di Indonesia saat ini yang dinilainya mulai tersumbat.
Hak-hak masyarakat untuk berpendapat dibenturkan dengan pasal-pasal karet di UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Parahnya, setiap kritikan pasti disandingkan dengan pasal penghinaan kepada presiden.
Dia membandingkan sistem demokrasi di era pemerintahan Soeharto, BJ Habibie, SBY, dan Jokowi.
Soeharto yang dikenal sangat otoriter sekali pun masih menghargai mahasiswa sebagai kalangan intelektual dan calon teknokrat masa depan.
"Saya dan Rizal Ramli beberapa kali ditahan karena mengkritisi kebijakan Soeharto. Namun, Pak Harto tetap memberikan kebebasan bagi kami untuk sekolah tinggi," kata Dipo dalam kanal Hersubeno Point di YouTube.
Lepas Soeharto, Presiden BJ Habibie melakukan kebijakan luar biasa yang akhirnya bisa memperbaiki ekonomi dalam waktu cepat. Regulasi yang menyumbat demokrasi dicabut oleh BJ Habibie.
Di era SBY, demokrasi berjalan baik. Siapa saja bisa mengkritisi pemerintah.
Mantan Seskab Dipo Alam membandingkan domokrasi di era pemerintahan Soeharto, BJ Habibie, SBY, Jokowi, juga menyinggung sikap Habib Rizieq.
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi
- Pasbata Minta Roy Suryo Setop Provokasi soal Isu Ijazah Jokowi