Dirjen Baru Tertibkan Izin Tambang Daerah

Data menunjukkan, jumlah KP yang sebelum otonomi daerah tahun 2000 hanya sekitar 597 KP, pada Agustus 2010 lalu sudah menembus 10.245 KP. Melonjaknya jumlah KP itu berpotensi menyumbang kerusakan lingkungan karena tidak dijalankannya operasi tambang yang benar. ’’Karena itu, pemerintah sebaiknya meninjau kembali kewenangan daerah untuk mengeluarkan IUP,’’ tuturnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Z. Saleh dalam sambutannya memaparkan, dalam roadmap bauran energi nasional, peran batu bara akan terus meningkat, dari 19 persen pada 2005, 23 persen pada 2010, hingga 33 persen pada 2025. ’’Ini tantangan berat bagi Dirjen Minerba,’’ ujarnya.

Tantangan lain yang harus segera dipikirkan Dirjen Minerba, lanjut Darwin, adalah menjaga komitmen pemerintah terkait dengan kebutuhan batu bara di dalam negeri. ’’Harus ada langkah konkret, baik dari sisi pasokan maupun harga yang terjangkau,’’ katanya. (owi/c3/kim)