Diserang 'Black Campaign', SHS Tetap Teratas
Minggu, 16 Mei 2010 – 16:05 WIB

Diserang 'Black Campaign', SHS Tetap Teratas
JAKARTA - Upaya black campaign berupa demonstrasi dan fitnah yang dilakukan oknum tertentu terhadap SH Sarundajang (SHS), menurut pengamat Max Wilar, justru memperkuat posisi Gubernur Sulut tersebut. Pasalnya katanya, black campaign tersebut pada akhirnya berhadapan dengan akal sehat dan kebenaran.
"Masyarakat Sulut sudah lebih pintar dan dewasa dalam melihat setiap fenomena politik, sehingga tahu mana yang benar dan mana yang salah," kata Max, peneliti senior Komunitas Peneliti Garuda (KPG) Yogya dan anggota Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia, dalam pesan singkatnya kepada JPNN, Minggu (16/5).
Baca Juga:
Ditambahkan Max, SHS merupakan satu-satunya gubernur di Indonesia yang berani bertekad membangun tanpa korupsi. Ini dibuktikan dengan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Sulut. "Semua tudingan keji terhadap SHS justru menuai simpati rakyat, sehingga memperkuat elektabilitas SHS pada Pilkada Gubernur 3 Agustus mendatang," ucapnya.
Dilanjutkan Max, bila sebelumnya SHS diprediksi bakal menang satu putaran di level 56-63 persen, maka survei terakhir justru meningkat jadi 63-65 persen. Untuk diketahui, SHS memang pernah didemo, baik di Sulut maupun di KPK. Pendemo menyebut SHS telah melakukan korupsi damkar di Malut. SHS juga disebut telah menyuap anggota KPU Pusat maupun KPUD Sulut, meski kemudian semua tudingan tersebut tak bisa dibuktikan dan dibantah oleh KPK maupun KPU Pusat. (esy/jpnn)
JAKARTA - Upaya black campaign berupa demonstrasi dan fitnah yang dilakukan oknum tertentu terhadap SH Sarundajang (SHS), menurut pengamat Max Wilar,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026