Ditemukan 13 Honorer K2 Bodong
jpnn.com - MEDAN - Hampir di setiap daerah di Indonesia ditemukan sejumlah tenaga honorer K2 yang sudah lulus seleksi CPNS, namun belakangan diketahui menggunakan data bodong.
Untuk di Kota Medan ditemukan 13 tenaga honorer K2 yang diduga kuat menggunakan data bodong, dimana 9 orang berasal dari Dinas Pendidikan (Disdik) serta 4 lainnya dari Dinas Pertamanan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan, Lahum mengatakan pihaknya tidak akan mencoret tenaga honorer K2 walaupun sudah terbukti menggunakan data bodong.
Dia beralasan pihak yang berhak melakukan pencoretan yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN), karena instansi tersebutlah yang meluncurkan peserta ujian K2, mengumumkan peserta yang lulus serta mengurusi semua teknis pelaksanaan seleksi.
Lahum juga mengimbau kepada seluruh tenaga honorer K2 yang tidak lulus agar tidak mudah percaya dengan oknum-oknum yang menjanjikan untuk dapat menggantikan honorer K2 yang terbukti bodong.
"Jangan ada yang percaya, jika ada oknum pejabat atau PNS di Pemko Medan yang menjanjikan dapat mengurus untuk menyisipkan nama-nama honorer K2 yang tidak lulus untuk menggantikan nama peserta lulus yang dicoret karena menggunakan data bodong," jelas Lahum, Minggu (4/5).
Lebih lanjut dia mengungkapkan, saat ini tim verifikasi dari Inspektorat sedang bekerja melakukan verifikasi yang lebih mendalam terhadap 13 tenaga honorer yang terindikasi kuat menggunakan data bodong.
"Saya tidak tahu kapan pemeriksaan itu akan selesai, yang penting sebelum bulan ini berakhir hasil verifikasi sudah harus diserahkan ke BKN" tandasnya. (dik/ila)
MEDAN - Hampir di setiap daerah di Indonesia ditemukan sejumlah tenaga honorer K2 yang sudah lulus seleksi CPNS, namun belakangan diketahui menggunakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun