Dito Ganinduto: Kawal Implementasi UU HPP Agar Berpihak ke Masyarakat Luas

jpnn.com, SEMARANG - Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mengawal implementasi Undang-Undang Harmonisasi Pajak (UU HPP) agar efektif dan benar-benar berpihak pada masyarakat luas.

Hal itu disampaikan Dito di acara sosialisasi UU HPP yang hadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Pajak Suryo Utomo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (10/3).

Dia menyampaikan UU HPP merupakan regulasi yang meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, dan akuntabel serta berkesinambungan.

UU HPP juga mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, dan akuntabel.

"Saya mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengawal implementasi UU HPP agar efektif dan benar-benar berpihak pada masyarakat luas," ujar Gito Ganinduto dalam kesempatan itu.

Politisi Partai Golkar itu juga mengajak wajib pajak memanfaatkan fasilitas yang diatur di dalam UU HPP melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan berlaku sampai 30 Juni 2022.

Melalui PPS ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga menciptakan 'Perekonomian Indonesia yang Kuat dan Berdaya Tahan'.

Selain PPS bagi wajib pajak, ungkap Dito, fasilitas perpajakan pada UU HPP, baik pengaturan di dalam Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Karbon, dan Cukai dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.