Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) bersama relawan pajak untuk negeri (Renjani) menggelar pendampingan lapor pajak SPT PPh 21 Wajib Pajak…
Pemkab Bekasi pada tahun ini menaikkan target perolehan PBB perkotaan dan pedesaan menjadi Rp 750 miliar dari capaian…
Pemerintah telah mengeluarkan PMK Nomor 172 Tahun 2023 (PMK-172) tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengimbau seluruh wajib pajak di daerah itu segera melaporkan SPT tahunan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti membeberkan aturan TER PPh…
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap kesadaran masyarakat membayar pajak terus meningkat.
KPK menduga eks pegawai Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo juga menerima suap dari wajib pajak.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merilis fitur baru dalam aplikasi penyedia layanan perpajakan M-Pajak.
Universitas Terbuka mendapat pengakuan dan penghargaan dengan menerima anugerah sebagai wajib pajak kontributif
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang berhasil mencapai target dari wajib pajak tahun 2022 yakni sebesar Rp 1.172.780.556.075,20
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) terus berupaya meningkatkan pendapatan melalui pajak.
Maharani Kemala dan Dewa Gede Adiputra mengucapkan terima kasih atas penghargaan wajib pajak yang diberikan.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan implementasi pembaruan sistem membuat pengawasan pajak makin…
Simak lima keuntungan melapor pajak dengan aplikasi Klikpajak. Pembayaran menjadi lebih mudah
Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi pajak daerah mulai 15 September-15 Desember 2022.
Aplikasi Klikpajak.id bisa menjawab kesulitan Anda dalam mengurus pajak pribadi atau badan
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengajak wajib pajak untuk patuh menunaikan kewajiban.
DJP menyebut integrasi NIK dan NPWP akan memudahkan masyarakat membayar pajak. Simak selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah mengantongi nama wajib pajak yang mangkir atau enggan membayarkan kewajibannya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memutuskan untuk menggabungkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Pemerintah telah memulai penggabungan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
JPNN.com 
