DKPP Sulit Memberi Penilaian Ketika Sidang Etik Digelar Secara Virtual

Muhammad berharap sidang dugaan pelanggaran etik pemilu dapat kembali digelar secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, demi mengurangi risiko penyebaran COVID-19.
“Kami berharap dapat melihat secara langsung para pihak di tempat,” ujar dia menambahkan.
DKPP mulai mengadakan sidang secara virtual setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) 016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020.
Surat tersebut tentang tata cara pelaksanaan sidang pemeriksaan DKPP secara virtual pada masa darurat penanganan Pandemi COVID-19, yang diteken oleh ketua DKPP Muhammad pada 6 Mei 2020.
Terhitung sejak 23 Maret 2020 hingga 7 Juni 2021, DKPP telah menerima sebanyak 398 pengaduan melalui email bag.pengaduan@dkpp.go.id.
Sementara itu, sejak Januari 2021, DKPP telah menggelar 86 sidang pemeriksaan virtual.
Dalam acara sidang etik, majelis hakim tetap berada di ruang sidang DKPP Jakarta atau kediaman masing-masing, begitu pun dengan pihak teradu, pengadu, dan para saksi.(Antara/jpnn)
Muhammad mengakui DKPP mengalami kesulitan untuk melakukan penilaian ketika sidang etik digelar secara virtual.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kemendagri Beber Alasan Penunjukan Balikpapan Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Otda 2025
- Kemendagri dan Pemerintah Denmark Siap Kerja Sama untuk Memperkuat Pemadam Kebakaran
- Peringati Hari Kartini, Wamendagri Ribka: Perempuan Harus Bangkit dan Bertransformasi