Dorong Kartu Prakerja 2023 Berbasis Praktik Langsung
"Namun, sayangnya untuk yang berikutnya masih saja ada istilah insentif. Kalau insentif ini dihapuskan, artinya mereka yang ingin mendapatkan fasilitas dari Kartu Prakerja, murni karena ingin belajar dan dapat keterampilan baru,” pungkas Nawawi.
Sejauh ini pengambil kebijakan telah melakukan perubahan kedua atas Peraturan Presiden terkait Kartu Prakerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2022 yang diikuti dengan perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan skema normal merupakan skema program Kartu Prakerja yang lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan juga insentif seusai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
“Seiring dengan mulai pulihnya pandemi covid-19 yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan skema normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal Program Kartu Prakerja," kata Ketum Golkar itu.
Skema normal merupakan skema program Kartu Pra Kerja yang lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
Fokus SDM
Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan, program kartu Pra Kerja memang seharusnya mengutamakan kualitas SDM.
"Seharusnya kalo mau ngembangin kualitas SDM ya fokus saja kartu pra kerja ini ke program-program peningkatan kualitas SDM tenaga kerja kita,” kata Nailul, Selasa (20/12).
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan BRIN Nawawi menilai Kartu Prakerja lebih tepat ketika dilakukan dengan basis praktik langsung.
- Pemerintah dan Swasta Harus Pererat Kerja Sama untuk Capai Target SDGs 2030
- Solidaritas Buruh Harapkan Prabowo Bentuk Tim Transisi
- Jokowi-Prabowo Dinilai Mampu Solidkan Koalisi Pemerintahan Baru
- PGRI & Education International Desak Pemerintah Mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen
- Pemerintah Siap Blokir Gim yang Mengandung Kekerasan
- Said Abdullah Minta Pemerintah Mewaspadai Dampak Perang Israel dengan Iran