Dorong Pemerintah Mainkan Dana Desa untuk Genjot Peran Warga Cegah Karhutla

jpnn.com - JAKARTA - Pakar pengelolaan dan pengembangan lingkungan, Sridewanto Edi Pinuji mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan peran masyarakat dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla)  yang marak akhir-akhir ini. Menurutnya, pemerintah sudah semestinya melibatkan warga dalam perencanaan program, pencegahan dan pemadaman karhutla.

Pinuji mengatakan, kini hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah membangun sistem pelaporan tentang kasus karhutla. Sistem itu penting agar masyarakat bisa cepat melapor saat menemukan karhutla dan pemerintah pun bisa segera mengambil tindakan.

“Pemerintah daerah dan pusat harus menyiapkan sistem pelaporan ini agar mudah dilakukan, mudah diperiksa ulang dan yang paling penting. Harus ada respon yang juga cepat,” katanya di Jakarta, Senin (5/10).

Peraih gelar master bidang manajemen dan pengembangan lingkungan dari Australian National University (ANU) itu menambahkan, ada cara bagi pemerintah untuk memperkuat peran serta masyarakat lokal dalam mencegah dan memadamkan karhutla. Usulan Pinuji, pemerintah bisa menggunakan instrumen dana untuk merangsang peran serta masyarakat.

Ia mengatakan, desa yang warganya aktif berpartisipasi tentu mesti mendapat reward berupa dana desa lebih besar. “Desa-desa yang berperan aktif harus mendapat insentif tambahan, demikian juga sebaliknya,” cetusnya.

Jika diperlukan, juga ada mekanisme sanksi secara kolektif. Bagi desa yang warganya terlibat pembakaran hutan dan lahan, lanjutnya, maka berasan dana insentifnya bisa dipangkas.

“Jika ada warga desa yang terlibat dalam pembakaran hutan atau lahan baik di wilayahnya sendiri atau di luar, hal ini akan mempengaruhi besaran dana desa yang akan dialokasikan untuk desa itu,” pungkas pakar kartografi lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.(ara/JPG/JPNN)