DPD Demokrat Seluruh Indonesia Serukan Pecat Kader Pengkhianat

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 34 Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia kompak menyerukan kepada DPP dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono segera memecat kader pengkhianat.
Seruan bersama tersebut dibacakan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (23/2).
Untuk diketahui kader pengkhianat yang dimaksud adalah mereka yang berupaya mengudeta atau mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat berkonspirasi dengan pihak eksternal.
Pada kesempatan itu, para Ketua DPD bertekad untuk melawan para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat.
Selain itu, DPD PD juga menyatakan setia dan tunduk pada konstitusi Partai Demokrat, yang telah menetapkan AHY sebagai Ketua Umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat. Hasil kongres tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Mereka juga bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik untuk senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.
Deklarasi para Ketua DPD ini sekaligus menihilkan upaya melakukan KLB. Dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan 2/3 Ketua DPD sebagai pemilik suara.
Para Ketua DPD ini berkumpul mendengarkan paparan dan arahan dari Ketua Umum AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai SBY.
Sebanyak 34 Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia kompak menyerukan kepada DPP dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono segera memecat kader pengkhianat.
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- May Day, Legislator Muda Demokrat Harap Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan
- Perkuat Diplomasi Kebangsaan RI Hadapi Geo-Ekonomi, Ibas Mendorong Kolaborasi ASEAN Plus
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital