DPD Desak Peran BNP2TKI Dimaksimalkan

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai salah satu penyebab tingginya kasus penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah  penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Karenanya, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) sebagai lembaga yang mengurusi nasib pahlawan devisa harus bertanggung jawab. Bentuk pertanggungjawabannya yakni dengan meningkatkan skill dan kemampuan berkomunikasi.

"Bagaimana TKI kita bisa diperlakukan baik, kalau majikannya suruh A, dikerjakannya B. Itu karena apa? Karena antara TKI dan majikannya tidak nyambung komunikasinya," kata Ketua DPD RI Irman Gusman dalam sidang paripurna, Selasa (10/5).

Irman ikut menyesalkan tindakan pemerintah yang tetap mengirimkan TKI dengan kemampuan terbatas dan tidak menguasai bahasa negara tujuan. Padahal penguasaan bahasa dan skill itu merupakan modal utama bagi seorang TKI untuk bisa bekerja di luar negeri.

"Ini menjadi tugas pemerintah dalam menyelesaikan masalah itu. Karena itu pemerintah harus memaksimalkan peran BNP2TKI yang bertanggung jawab dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri," ucapnya.