DPD Ingatkan KPU Tidak Membuat Kegaduhan

Dia menegaskan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pelaksana aturan harusnya mematuhi hukum yang berlaku.

"Jadi memang diperlukan penegasan. Tapi yang disampaikan kepada kami, berkali-kali disampaikan bahwa putusan MK tidak berlaku surut," ujar Nono.

Dia mengingatkan KPU jangan membuat kegaduhan seperti sebelumnya. Menurut Nono, kegaduhan polemik PKPU pelarangan mantan narapidana korupsi, narkotika, dan kejahatan seksual terhadap anak, tidak terulang lagi. Hingga akhirnya PKPU tersebut digagalkan Mahkamah Agung (MA).

"Jangan buat seperti yang lalu. Dia (KPU) membuat keputusan, MA yang menggagalkan. Dia (KPU) tahu ini melanggar, jadi jangan buat kegaduhan dan menafsirkan sendiri," ungkap Nono.

Sekali lagi, Nono meminta KPU taat asas. Apalagi sudah ada penegasan dari MK. KPU harus mematuhinya. "Kepatuhan terhadap putusan MK bersifat final dan mengikat, itu harus dihargai," jelasnya.

Mantan Komandan Paspampres ini menegaskan kalau KPU tidak patuh, artinya sebagai lembaga penyelenggara sudah tidak mematuhi asas hukum dan konstitusi. DPD pun akan mengambil langkah hukum.

"Itu pelanggaran konstitusi dan menciptakan kegaduhan. Jangan sampai terjadi kegaduhan politik," kata Nono.

Dia mengatakan di sisi lain, pelarangan itu juga menciptakan pembatasan penguatan DPD. Sebab, ujar dia, masuknya tokoh politik sangat berarti untuk penguatan DPD itu sendiri. "Jadi, sekali lagi MK sudah menyatakan putusan ini tidak berlaku surut, karena itu KPU harus mematuhinya," pungkas Nono.(boy/jpnn)