DPD RI Curiga, Situasi Gaduh Kabinet Disengaja

jpnn.com - JAKARTA - Kegaduhan di internal kabinet Presiden RI Joko Widodo, termasuk kritik tajam yang diarahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida tidak selalu berarti buruk.
"Bisa juga saling 'tusuk' di bilik publik itu dilakukan dalam skenario yang disengaja dengan tujuan mengalihkan isu kondisi ekonomi bangsa yang kian buruk," kata Laode Ida, Kamis (10/9).
Kondisi ekonomi sekarang ujarnya, sesungguhnya lebih parah dari krisis 1998 yang ditandai dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di samping banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak bisa dihindari perusahaan.
"Masyarakat akhirnya terbawa arus isu kegaduhan, dan tidak lagi peduli dengan krisis ekonomi yang menyengsarakan sebagian dari mereka. Ini bagian dari siasat canggih dari rezim sekarang ini," tegasnya.
Lepas dari itu, sikap kritis dalam tim kabinet Jokowi kata Ida, harus juga dilihat positifnya, yakni sebagai situasi saling kontrol. Dengan begitu, kebijakan publik yang diambil secara tertutup untuk kepentingan bisnis keluarga atau grup bisnis sebagian oknum pejabat, dapat terbuka dan dilakukan perubahan.
Dengan sendirinya, lanjut mantan senator dari Sulawesi Tenggara ini, para pejabat yang kritis itu jadi semacam filter atau suatu rencana kebijakan bahkan sebagai evaluator dari dalam terhadap kebijakan yang sudah ada selama ini.
"Jika tidak ada orang kritis seperti itu, maka kebiasaan kong-kalingkong antara pejabat dan pengusaha seperti terjadi pada masa-masa lalu akan terus berlangsung," ungkapnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Kegaduhan di internal kabinet Presiden RI Joko Widodo, termasuk kritik tajam yang diarahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AstraZeneca dan CISC Serukan Pentingnya Skrining Kanker Paru Lebih Awal
- Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Menebar Hewan Kurban Hingga ke Pelosok Negeri
- Natalius Pigai Bakal Pertanyakan Vasektomi kepada Dedi Mulyadi
- Pakar Hukum: Putusan MA Wajib Dilaksanakan dalam Perkara RSI NTB dengan Kontraktor
- Kapolda Sumbar Perintahkan Usut Tuntas Kecelakaan Maut Bus ALS di Padang Panjang
- Pencari Kerja Padati Job Fair Jakarta 2025, Ada 12 Ribu Lowongan Pekerjaan Tersedia