DPD RI Ingatkan Pilkada Serentak Tidak Timbulkan Klaster Baru Penyebaran COVID-19

jpnn.com, MEDAN - Penyelenggara pemilihan kepala daerah secara serentak di Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat menegakkan aturan protokol kesehatan guna mencegah munculnya kelompok baru penyebaran virus Covid-19.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam rapat kerja bersama jajaran Pemprov Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Sumatera Utara di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jumat (27/11/2020).
Nono Sampono mengatakan jumlah kasus Covid-19 terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan pelaksanaan pilkada serentak, para penyelenggara maupun aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar tidak menimbulkan kelompok baru penyebaran Covid-19.
Hal ini mengingat penyebaran tidak hanya dilingkungan kerja atau tempat umum, namun sudah memasuki lingkungan keluarga.
"Teman-teman penyelenggara maupun TNI/Polri harus lebih tegas. Jangan sampai keramaian di ruang publik ini menjadi cluster baru meningkatnya kasus Covid-19," ujar Nono Sampono.
Hal lain yang menjadi sorotan Nono Sampono adalah mengenai persiapan penyelenggaraan pilkada.
Senator asal Maluku ini mengatakan Provinsi Sumut merupakan provinsi dengan jumlah daerah terbanyak yang menyelenggarakan pilkada yakni 23 Kab/Kota.
Oleh karena itu, para penyelenggara memang memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyelenggarakan pesta demokrasi yang baik.
Para penyelenggara maupun aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar tidak menimbulkan kelompok baru penyebaran Covid-19.
- Anggota DPD RI Lia Istifhama: Penting Menganalisa Sikap Pemuda Terhadap Keberlangsungan Bangsa
- Doa Kebangsaan di Pantai Indah Kapuk: Harmoni Agama Sambut Waisak 2569 BE
- Sultan Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade Remaja 2030
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Nono Sampono: PIK 2 Terbuka untuk Semua Agama, Ini Wajah Toleransi Indonesia
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah