DPD Usul Pembentukan Kementrian Perbatasan

Untuk itu, lanjut senator asal Nangroe Aceh Darussalam (NAD) ini, harus ada perlakuan khusus untuk daerah-daerah tersebut sehingga tidak ada keinginan lepas dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Hanya saja menurut Muspani, anggota DPD asal Bengkulu, tidak perlu ada kementerian kawasan perbatasan, karena akan menambah beban negara. “Kalau ini sampai disetujui, bisa-bisa ada pembentukan kementerian perairan, pegunungan, dll,” ujar Muspani yang langsung disambut tawa peserta sidang paripurna. (esy/jpnn)