DPP Hanya Libatkan Ketua DPD Golkar Provinsi

DPP Hanya Libatkan Ketua DPD Golkar Provinsi
DPP Hanya Libatkan Ketua DPD Golkar Provinsi
Dia menjelaskan, perubahan mekanisme penetapan calon ini dilakukan untuk menghindari politik uang. Dulu, mekanisme penetapan calon yang diproses dari tingkat bawah, diwarnai politik uang, yang menyebabkan calon yang diusung Golkar keok di pilkada. "Dulu, asalkan bisa mendapatkan dukungan suara dari Pengurus Kecamatan (PK) dan DPD II, bisa menjadi calon. Di situ diduga ada permainan politik uang. Sementara, pilkada ini yang penting adalah calon itu punya tingkat elektabilitas yang tinggi. Kalau mekanisme lama, hasil survei bisa dikalahkan oleh voting pengurus," ujar Ali Wongso.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Wan Abubakar menjelaskan, partainya akan mementingkan calon yang punya moralitas tinggi yang akan diusung dalam pilkada 2010. DPP, lanjutnya, sama sekali tidak tergiur dengan calon yang punya modal materi banyak.

"Kita memandang calon tidak dari segi materinya, tapi dari aspek moralitasnya. Diharamkan kalau hanya mengandalkan materi. Jangan sampai calon yang kita usung melakukan politik uang," ujar anggota DPR asal Riau itu.

Lebih lanjut mantan wakil gubernur Riau itu menjelaskan, PPP akan mencari calon yang diyakini punya peluang besar untuk menang. Kalau calon yang punya kans besar untuk menang itu ternyata merupakan kader partai lain, maka PPP siap berkoalisi dengan partai tersebut. "Yang kita cari adalah calon jadi, bukan jadi calon," tegasnya.

JAKARTA - Penetapan calon dari Partai Golkar yang diusung dalam pilkada 2010, mutlak menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Untuk menetapkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News