DPR Batalkan Semua Kunker ke LN

Sebelumnya, Komisi II DPR juga memastikan untuk menunda dua paket kunkernya ke Tiongkok (1-6 November 2010) dan India (8-14 November 2010). Di setiap negara tersebut, mereka akan melakukan studi otonomi daerah, informasi sistem kependudukan, dan pengelolaan daerah perbatasan. Yang terbaru, rencana Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk studi banding ke Belanda pada 15-19 November juga gagal. Mayoritas anggotanya dilarang fraksi untuk berangkat dalam kunker yang dibiayai dana hibah Asian Development Bank (ADB) dari pemerintah Belanda itu.

Agenda ke Belanda tersebut merupakan program yang pelaksanaannya tidak bisa diundur. Dengan adanya pembatalan itu, program tersebut otomatis hangus. Badan Legislasi (Baleg) juga dikabarkan berangkat ke Belanda pada 8-14 November 2010 untuk pembahasan RUU Bantuan Hukum. Mereka juga akan ke Jerman sehubungan dengan RUU Mahkamah Konstitusi (MK).

Tapi, Wakil Ketua Baleg Ida Fauziyah mengatakan, Baleg belum pernah membicarakan untuk pergi ke luar negeri. Meskipun dalam setiap pembahasan RUU, alokasi anggarannya memang ada. "Kami memutuskan untuk tidak menggunakannya," tegas Ida. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengungkapkan, pimpinan belum menerima pengajuan izin baru dari alat kelengkapan untuk kunker ke luar negeri. "Setelah BAKN, belum ada lagi yang mengajukan izin baru," kata Sekjen DPP PKS itu. (pri/c7/agm)