DPR Berjanji Pelototi Operasional Tambang Nikel Harita
“Pasti menyerang dengan berbagai isu agar Indonesia tidak menjual nikel yang sudah diproduksi jadi baterai, karena itu membuat kenyamanan bisnis mereka terganggu. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan bukan saja kesehatan masyarakat, tapi juga kesejahteraan dari hasil penambangan tersebut,” cetus Anggota Fraksi Partai NasDem ini.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, Faizal Ratuela menambahkan, keberadaan tambang nikel milik Harita di Obi sangat mempengaruhi perusakan lingungan setempat.
Faktanya, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh salah satu dosesn di wilayah sempat menyatakan, ikan yang ada di perairan Obi sudah mengandung nikel melebihi ambang batas.
Artinya, kata Faizal, kerusakan lingkungan di wilayah Obi akibat tambang nikel ini tergolong parah. Atas dasar itu, Walhi Maluku Utara sempat menyurati pemerintah setempat agar mendorong Harita untuk memperbaiki lingkungan yang rusak.
Sayangnya, pemerintah malah menyatakan, kandungan cemaran nikel hasil tambang yang dilakukan Harita masih di bawah ambang batas. Menurut Faizal bila perhitungan pemerintah hanya berdasarkan hasil baku tambang maka lingkungan di Pulau Obi tidak akan bisa terselamatkan lagi.
“Maka dipastikan kondisi laut tidak bisa dibenahi lagi. Kemudian, penanganan lingkungan ini nantinya akan lebih fatal karena beban ekologinya,” tutur Faizal.
Berdasarkan informasi yang dimiliki Walhi Maluku Utara, perusahaan tambang itu malah berupaya untuk menutupi kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Misalnya, menggandeng salah satu universitas untuk melakukan kajian terkait restorasi ekologi di sana.
Padahal, restorasi ekologi ini hanya merujuk pada pembenahan di pesisir saja. Salah satunya dengan membuat hutan mangrove.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengatakan DPR akan ikut mengawasi pertambangan nikel Harita dan industri kendaraan listrik di Pulau Obi
- Waketum PAN: Penggunaan Hak Angket di DPR Tidak Diperlukan
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi
- DPR Soroti Praktik Percaloan Tiket Feri di Pelabuhan
- Kabar Jokowi Berambisi Rebut Ketum PDIP, Dasco: Sebaiknya Tidak Diekspos ke Publik
- AMAN Gugat Jokowi Terkait RUU Masyarakat Adat, Istana Minta Tanyakan ke DPR
- Anggaran Pupuk Subsidi Ditambah Rp 28 T, Uni Irma Apresiasi Perjuangan Mentan Amran