DPR Desak Pemerintah Minta Maaf

JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning mengatakan, pemerintah tidak boleh menyalahkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melakukan kerusuhan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi. Apalagi kerusuhan itu terjadi karena pelayanan yang kurang maksimal kepada para TKI.

"Jangan nyalahin TKI provokator. Seharusnya pemerintah minta maaf atas keteledoran mereka," kata Ribka di DPR, Jakarta, Kamis (13/6).

Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa memberikan perlindungan maksimal kepada TKI. Sebab, mereka merupakan salah satu sumber penghasil devisa negara. Ia menilai, kejadian di KJRI Jeddah menunjukan pemerintah kurang sigap memberikan perlindungan bagi TKI.

"Pemerintah begitu ada Amnesty harus cepat melihat dan membuat loket berapa. Pemerintah seharusnya bisa bergerak cepat dan memberikan jaminan untuk memulangkan pekerja serta memberikan perlindungan kepada TKI," ucap Ribka.