DPR Dorong KKP Tingkatkan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong Kementeian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar fokus meningkatkan kualitas produk kelautan perikanan yang bermutu dan berdaya saing tinggi sesuai dengan standar perdagangan internasional.
Sebab, saat ini Indonesia baru bisa mengisi 3 persen dari pasar ikan dunia sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi pada acara Dies Natalis IPB beberapa waktu lalu.
Hal ini ditegaskan Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9).
Johan mengimbau agar KKP memperbaiki sistem rantai produksi yang efisien dari hulu sampai ke hilir dengan model pemberdayaan masyarakat nelayan dan penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas SDM yang profesional dan inovatif.
Dia juga memberikan catatan kepada KKP agar mengoptimalkan penyerapan anggaran terutama bantuan ke masyarakat kelautan perikanan agar cepat terdistribusi di awal-awal tahun.
Anggota Komisi IV ini akan berupaya mengawal dan mendukung realisasi anggaran agar segera terealisasi optimal di awal tahun anggaran demi membantu nelayan dan masyarakat.
Politikus PKS ini mengkritik belum optimalnya peningkatan daya saing produk hasil perikanan di dalam negeri serta masih minimnya inovasi produk perikanan yang bisa memberikan nilai tambah bagi komoditas perikanan kita.
“Saya menilai pemerintah harus lebih serius untuk meningkatkan program yang mendorong pelaku usaha perikanan dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh nelayan Indonesia serta lebih bekerja keras untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang sejalan dengan tantangan teknologi 4.0 dan memperkuat pengawasan perairan Indonesia,” ujar Johan.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong KKP fokus meningkatkan kualitas produk kelautan perikanan yang bermutu dan berdaya saing tinggi sesuai standar perdagangan internasional.
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan
- PSN Rempang Eco City Tak Masuk Perpres yang Diteken Prabowo, Rieke: Batal!