DPR: Jangan Dikotomikan TKI Legal-Ilegal

Sebagai contoh lanjutnya, tidak usaha melihat jauh-jauh ke luar negeri. Persoalan Jampersal (jaminan persalinan) saja misalnya. Bukankah Jampersal itu tidak berjalan lebih disebabkan karena ketidaksiapan birokrat kita.

"Dari dulu hingga sekarang, persoalan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknis) yang belum siap. Akibatnya, terus rakyatnya yang ditolak. Padahal ini karena ketidaksiapan birokrasi, kebodohan birokrasi kita lalu rakyat miskin yang jadi korban," tegasnya.

Hal lain sebagai dampak dari kebodohan birokrasi kita juga berimbas ke DPR karena didemo terus. "Untung saja demontrasinya tidak seperti zaman saya dulu yang berani membuka pin wakil rakyat. Demonstran sekarang agak santunlah dibanding zaman saya dulu karena demonstran sekarang sudah diorder dan ada yang biayai," ungkapnya. (fas/jpnn)