DPR Keberatan Blok Pase Dikelola Triangle

Sementara itu, Ketua FPRM Nasruddin sangat memberi apresiasi surat yang ditanda tangani Wakil Ketua DPR RI tersebut. Selaku organisasi masyarakat yang getol berjuang dengan masyarakat Dusun Sejuk Pante Bidari Aceh Timur dalam  menolak Triangle  sebagai pengelola blok pase.

Karena FPRM berpendapat, keputusan pemerintah yang diwakili oleh kementerian energi dan sumber daya mineral dan BP Migas menyoal diperpanjangnya kontrak pertambangan PT. Triangle Pase Inc.ytang berakhir 23 Februari 2013 secara sepihak tanpa melibatkan Pemkab Aceh Timur.

Bahkan ia juga menilai surat perpanjangan kontrak berupa rekomendasi Menteri ESDM kepada  PT. Triangle Inc, ada kejanggalan.  Hal ini dapat dilihat pada bagian awal dengan jelas dikatakan tidak akan memperpanjang kontrak. Namun dibagian akhir PT. Triangle Pase Inc. diberikan kewenangan untuk mengelola pertambangan tersebut.

Jadi ini sangat ironis ada surat lembaga Negara ini yang multi tafsir.  Imbuhnya seraya berharap agar Blok Pase diserahkan kepada pemerintah Aceh sepenuhnya untuk dikelola bekerjasama dengan perusahaan nasional. (ray)