DPR Kritik Busyro Soal Moratorium Haji

KEDIRI – Usulan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas yang meminta moratorium haji dilakukan secepatnya dikritik anggota Komisi VIII DPR RI. Usulan moratorium tersebut dinilai tak dapat menyelesaikan persoalan haji.  Bahkan dapat menambah beban persoalan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasrul Azwar menilai,  pernyataan Buysro Muqoddas itu tidak tepat sasaran. Sebab, ia tak melihat pokok persoalan haji yang terjadi. Pernyataan itu dianggap dapat memicu kegelisahan calon jamaah haji. “Apa yang masalah pada pengelolaan haji itu yang diperbaiki. Bukannya melakukan moratorium haji. Tidak ada relevansi dengan persoalan yang ada,” ujar Hasrul Azwar saat ditemui di Kediri, Rabu (22/2).

Menurut Hasrul,  pengusulan moratorium haji oleh KPK memberikan tendensi yang negative karena dianggap ada penyelewengan anggaran dalam pengelolaan haji. Akibatnya dapat memukul citra Kementerian Agama yang telah berhasil mengelola haji.

Apalagi, sambung,  dia tendesi negatif yang disampaikan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas itu tidak tepat. Ini terbantahkan dari audit BPK yang menyatakan pengelolaan haji dinilai baik. Tidak ada persoalan penyimpangan keuangan.