DPR Kritik Busyro Soal Moratorium Haji
Kamis, 23 Februari 2012 – 05:41 WIB
“Kan jadi membingunkan yang dianggap bemasalah oleh KPK itu apanya. Kalau pengelolaannya, maka perbaiki saja bukan moratorium. Tapi KPK telah menggiring pada isu moratorium, ini bermasalah sekali,” pungkasnya.
Tidak hanya itu, Wakil Ketua Umum PPP menambahkan, pemerintah tak bisa melakukan penghentian pendaftaran calon jamaah haji. Karena pendaftaran itu menjadi kewenangan dari calon jamaah haji. “Masa ada orang mau daftar haji dilarang. Ini kan tidak benar. Niat baik kok dihalangi,” tegasnya mengenakan batik coklat tua ini.
Menurutnya, kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan haji itu bemrula dari nilai setoran calon jamaah haji. Padahal setoran tersebut merupakan kewjiban calon jamaah haji. Tidak berkaitan pada kepentingan pemerintah.
Jika pun itu dianggap bermasalah, dia lebih meminta pengawasan setoran haji yang lebih diperketat. Tidak perlu melakukan moratorium haji, yang justru menjadi persoalan lain. Bahkan dapat memancing amarah calon jamaah haji.
KEDIRI – Usulan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas yang meminta moratorium haji dilakukan secepatnya dikritik anggota Komisi VIII DPR RI. Usulan
BERITA TERKAIT
- Ajak Youtuber Korsel ke Hotel, Pejabat Perhubungan Ini Dicopot Kemenhub
- Honorer Asli Bakal Tersingkir pada Seleksi PPPK 2024, Penyebabnya Bikin Gondok
- UMKM Nahdliyin Mengapresiasi Kerja Keras Wamenaker Bangun Sistem Tata Kelola Ketengakerjaan
- 2 Hari Lagi Jemaah Calon Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan ke Arab Saudi
- KPU Ungkap Sudirman Said Daftar Jadi Bacalon Gubernur DKI Jalur Independen
- Marak Aduan Pencurian, Polda Kalteng Tindak Tegas Maling TBS