DPR Dukung Jokowi Melarang Ekspor Bauksit di 2023, Begini Alasannya

“Nah, ini yang harus diperhatikan pemerintah. Hendaknya pemerintah mendorong pendanaan bagi proyek smelter ini. Kalau investor luar negeri mau mendanai, seharusnya juga dipermudah,” ujar Gus Falah.
Anggota Komisi XI DPR RI Marsiaman Saragih mendukung rencana Presiden Joko Widodo yang akan memberikan insetif untuk industri pengolahan bauksit dalam negeri.
Menuru dia, pemberian insentif ini sejalan dengan larangan ekspor bijih bauksit yang rencananya akan diberlakukan pada Juni 2023 mendatang.
"Secara umum, kita pasti dukung kalau itu tujuannya untuk menaikkan perekonomian negara, pemasukan untuk keuangan Negara," kata Marsiaman saat dihubungi, Jumat (23/12).
Menurutnya, pemberian insentif bagi dunia industri sejalan dengan penerapan larangan ekspor sangat baik. Akan tetapi, sebelum menjadi kebijakan perlu disosialisasikan ke masyarakat terlebih dahulu. Sehingga masyarakat mengetahui plus minus dari kebijakan tersebut, sekaligus mengantisipasi terjadinya penolakan.
"Saya berpikir begitu, setiap RUU yang akan diundangkan itu juga disosialisasikan. Kalau sudah paham isinya, baru diundangkan. Kalau tidak nanti bolak-balik, nanti orang demo. Kasihlah waktu disosialisasi, dijelaskan semuanya jangan hanya katanya-katanya," ucap Marsiaman.
Kajian yang saat ini tengah dilakukan pemerintah terkait rencana pemberian insentif juga diminta melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Termasuk dalam hal ini dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dengan kata lain, lanjut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau II, bukan dari sisi perekonomian dan industri saja.
Anggota DPR menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang secara resmi melarang ekspor bijih bauksit per Juni 2023. Begini alasannya.
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu