DPR Minta IMF Hormati Perekonomian Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta IMF menghormati perekonomian Indonesia. Permintaan itu dilontarkan saat DPR menjamu kedatangan Managing Director IMF Christina Lagarde, Rabu (2/9).
"Kami berharap agar IMF juga memahami dan menghormati perekonomian Indonesia. Kami percaya hubungan yang dilandasi rasa saling menghormati bisa menciptakan keselarasan dan kebaikan," kata Taufik, Rabu.
Dalam pertemuan itu, Taufik didampingi Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, Jon Erizal serta pimpinan Badan Anggaran DPR. Dari pertemuan tersebut, DPR mendapatkan banyak informasi terkait ekonomi global.
"Kami menilai konferensi ini sangat penting dilakukan dalam upaya menggali berbagai masukan untuk mendaat solusi terbaik menghadapi situasi perekonomian dunia yang tidak menentu," ujar Taufik.
Di sisi lain, Christine mengaku senang dijamu pimpinan DPR. Dia menilai, Indonesia memiliki banyak kemajuan dalam bidang ekonomi, terutama sektor makro.
Menurutnya, semua negara, termasuk Indonesia harus berupaya keluar dari krisis yang membelit. Lagarde memuji langkah antisipasi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
Bahkan, dia menilai, Indonesia sudah mampu menjaga tren pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur, menarik investasi dan membuka kerja sama ekonomi dengan dunia internasional.
"Saya senang sekali Indonesia mengatur kebijakan makro ekonomi dengan baik dan makro ekonomi Indonesia sangat kuat. Banyak hambatan yang datang seperti di Tiongkok, Bank Central Amerika Serikat, tapi posisi Indonesia lebih kuat dibanding 15 tahun lalu," tegas Christine. (fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta IMF menghormati perekonomian Indonesia. Permintaan itu dilontarkan saat DPR menjamu kedatangan
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026