DPR Minta Ketegasan Polri Berantas Penambangan Batu Bara Ilegal di Berau
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto meminta ketegasan Polri memberantas penambangan batu bara ilegal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
"Illegal minning (penambangan ilegal) itu wilayah hukum. Sudah seharusnya Polri bertindak tegas," kata Bambang, Kamis (6/5).
Bambang Pacul -panggilan akrab politisi PDI Perjuangan itu- juga mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat segera menutup tambang ilegal yang merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat.
"Dinas ESDM harus tegas pula," kata Ketua DPD PDIP Jawa Tengah itu.
Jika Dinas ESDM tidak bertindak, kata Pacul, maka ketegasan Polri untuk memberantas tambang batu bara ilegal tersebut menjadi jawaban jitu.
Kata dia Komisi VII DPR kini sedang mengusulkan kepada Kementerian ESDM agar membentuk direktorat hukum supaya ke depan bisa lebih tegas.
"Kita (Komisi VII DPR, red) sedang usulkan ke ESDM untuk membentuk direktorat hukum," katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR I Made Urip juga mendesak Mabes Polri turun tangan memberantas penambangan batu bara ilegal yang marak dan kian meresahkan di Berau, Kaltim.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto meminta ketegasan Polri memberantas penambangan batu bara ilegal di Kabupaten Berau, Kaltim.
- TNI AL Mengevakuasi Korban Tenggelam di Berau Kaltim
- Warga Jakarta Tenggelam di Berau, Tim SAR Langsung Bergerak
- PT BUMI Resources Targetkan Ekspor Utama ke Tiongkok & India
- Bergerak Menindak Aktivitas Tambang Ilegal di Aceh Selatan, Polisi Sita Alat Berat
- Polda Sumsel Gagalkan Angkutan Batu Bara Ilegal Tujuan Jakarta
- Produksi Batu Bara 56,2 juta Ton, BUMI Catat Pendapatan USD 4,8 Miliar Selama 9 Bulan