Supratman: DPR Pasti Mendengar Masukan Publik Dalam Revisi UU KPK
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Atgas memastikan akan mempertimbangkan masukan publik dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pasti, tidak mungkin tidak,” kata Supratman di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9).
Politikus Partai Gerindra itu memastikan DPR dalam menyusun RUU pasti mempertimbangkan masukan publik. Pun demikian dengan presiden, pasti juga mendengarkan masukan dari publik dalam membuat daftar inventarisir masalah (DIM) RUU.
“DPR dalam menyusun ini tidak sesrta merta," tegasnya.
Supratman mengatakan RUU ini sudah disusun dua tahun, sejak disepakati bersamaan dengan UU Tax Amnesty.
Hanya saja, kata Supratman, kala itu RUU KPK disepakati untuk ditunda karena tensinya begitu tinggi.
“Nah sekarang presiden sudah sepakati. Nanti materi intinya lihat di pembahasan," jelasnya.
Menurutnya pula, masukan dari publik untuk UU KPK itu sudah dibicarakan dari dua tahun lalu. Dia menegaskan, kala itu keputusan antara DPR dan pemerintah menunda pembahsan tetapi tidak keluar dari daftar panjang prolegnas.
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Atgas memastikan akan mempertimbangkan masukan publik dalam revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.
- Saleh Apresiasi Kebijakan Mendag Zulhas soal Barang Kiriman PMI
- Iran Serang Pangkalan Militer Israel, Indonesia Diharapkan Berperan Menyerukan Perdamaian
- Habiburokhman Gerindra: Alhamdulillah, Hak Angket Tidak Jadi
- Soal Gudang Amunisi Meledak, Pimpinan Komisi I Minta TNI AD Melakukan Ini
- Inilah 7 Garis Besar Materi UU DKJ atau Daerah Khusus Jakarta
- Akhir Periode Kepengurusan, PIA DPR Berbagi Berkah Ramadan