DPR: Segera Umumkan Kandungan Dalam Vaksin Palsu

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta segera mengumumkan kandungan yang terdapat dalam vaksin palsu yang telah meresahkan masyarakat. Dengan menjelaskan isi kandungan vaksin  palsu tersebut, diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat. Apalagi, uji laboratorium vaksin palsu telah selesai dilakukan oleh BPOM.

"Menurut laporan BPOM kepada Komisi IX DPR pada 30 Juni lalu, mereka telah selesai melakukan uji laboratorium. Hanya saja, hasilnya belum bisa dipublikasikan. Alasannya, hasil uji lab tersebut adalah bagian dari barang bukti yang dimiliki oleh Bareskrim Polri," ujar anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, Senin (4/7).

Daulay mengutarakan pandangannya, karena Komisi IX DPR sendiri sampai saat ini belum mengetahui secara pasti, kandungan vaksin palsu tersebut. BPOM hanya menyebut 37 sarana pelayanan kesehatan di sembilan provinsi diduga menggunakan vaksin palsu dan memperolehnya dari sumber pengadaan tidak resmi. Tanpa menyebut nama-nama sarana kesehatan yang di maksud.

"Karena itu pengumuman kandungan vaksin palsu dan sarana pelayanan kesehatan yang menggunakannya sangat penting. Selain bisa sedikit mengurangi keresahan masyarakat, pengumuman dapat mengurangi kecaman dan ketidakpercayaan publik pada kementerian kesehatan dan BPOM," ujar Daulay.

Apalagi sampai saat ini kata politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kecaman dari berbagai pihak masih terus dialamatkan pada dua instansi pemerintah tersebut.

"Saya kira, Bareskrim Polri sudah selesai melaksanakan tugas investigasinya. Ini kan sudah hari kelima pasca uji laboratorium. Karena itu, sudah saatnya dipublikasikan kepada masyarakat. Publikasi itu sendiri tentu tidak akan menghentikan upaya penegakan hukum," ujar Daulay.

Daulay khawatir, berlarut-larutnya kasus vaksin palsu, justu terbuka peluang dimanfaatkan pihak tertentu. Termasuk semakin memperbesar masalah yang sebetulnya sudah mulai dikanalisasi oleh kemenkes dan BPOM. Komisi IX sendiri melihat ada keseriusan pemerintah untuk menuntaskan kasus ini.

"Yang kami sesalkan sejauh ini, penanganannya terkesan sangat lamban. Kalau segera diumumkan, pemerintah selanjutnya bisa mencari solusi bagi anak-anak yang keburu telah diimunisasi dengan vaksin palsu tersebut," ujar Daulay.(gir/jpnn)