DPR : Syamsurizal Tak Aspiratif
Selasa, 04 November 2008 – 16:02 WIB

DPR : Syamsurizal Tak Aspiratif
Eka mengaku sangat prihatin, bila benar Syamsurizal menggunakan pundi-pundi keuangannya hanya untuk menghambat pembentukan Kabupaten Meranti. Ini, kata Eka, jelas-jelas menunjukkan potret seorang pemimpin yang tidak memikirkan aspirasi dan penderitaan masyarakatnya. “Harap diingat. Perjuangan Meranti jadi kabupaten itu sudah lebih-kurang 50 tahun. Masyarakat di sana kalau mau ke Bengkalis harus menyeberang lautan. Begitu jauhnya jarak antara ibukota kabupaten dengan Meranti. Kenapa mesti dihambat kalau itu untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Meranti? Saya selaku wakil rakyat tidak habis pikir dengan sikap pemimpin seperti itu. Memangnya Kabupaten Bengkalis itu hak milik Bupati Syamsurizal itu? Itu wilayah NKRI,” tegas Eka lagi.
Baca Juga:
Eka lalu menyebut contoh pembentukan Kabupaten Moroatai, Maluku Utara, yang secara geografis hampir serupa dengan Meranti, karena sama-sama jauh dari ibukota kabupaten dan berhadapan langsung dengan negara tetangga. Bedanya, Moroatai didukung penuh oleh kabupaten induknya jadi kabupaten baru, tapi Meranti justru dihalangi. “Jadi kalau suatu saat nanti masyarakat Meranti mengibarkan bendera Malaysia di daerahnya, pemerintah harus paham bahwa masyarakat di sana sudah sangat kecewa,” pungkasnya.(eyd/JPNN)
JAKARTA- Bila Gubernur Riau (Gubri) Wan Abubakar menyebut bahwa usul pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dihambat oleh pihak yang punya banyak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Khofifah Menginisiasi Sinergi Ekonomi Nasional, Jatim Jadi Motor Penggerak Pembangunan Daerah
- Nurhasan Ungkap Pengalaman Tidak Nyaman Saat Rumahnya Digeledah KPK
- Staf PDIP Buka Duka Keluarga Akibat Kasus Harun: Anak Trauma Dituduh Anak Koruptor
- Kusnadi Buka Suara Soal Titipan Tas dan Koper dari Harun Masiku
- Pelaku Curanmor Ini Sudah 6 Kali Beraksi di Pesanggrahan, Akhirnya Ketiban Sial, tuh Lihat
- Siswi Diduga Jadi Korban Pelecehan di Sekolah, SMK Waskito Dukung Penegakan Hukum